COAST GUARD INDONESIA harus profesional untuk menjaga wilayah laut kita, sesuai dengan misi dan visi di bentuknya COAST GUARD.  Coast guard atau penjaga pantai merupakan satu isu yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  Menurut UU Pelayaran 2008, coast guard berfungsi Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pengelollaan penyeberangan menggunakan kapal Ferry antar pulau sebaiknya di kembalikan ke ranah Perhubungan laut, selama ini di berada di perhubungan darat. Hal ini untuk mengoptimalkan pelayanan penyeberangan antar pulau

bunga bank dan tenor untuk pengadaan kapal tidak mendukung sekali, pemerintah harus turun tangan agar semua bidang usaha bisa bersinergi, sehingga akan tumbuh ekositem dunia bisnis yang saling bahu membahu. coba lah cek bunga bank dan tenor di luar negeri di bandingkan di dalam negeri., ini akan menjadi ketimpangan bagi sektor maritim di dunia mayoritas laut. Pengadaan kapal baik kapal baru dan bekas Indonesia… rata rata memiliki tenor yang relatif pendek berkisar 5-7 tahun, bandingkan dengan pembelian rumah yang bisa mencaoai 20 tahun.  Hal ini akan menjadi beban yang berat pagi pemilik kapal, sehingga biaya untuk BBM. Crew kapal, Asuransi . dan perawatan akan di tekan hingga angka yg rendah… 

RISK ASSESMENT / asesmen resiko untuk kapal kapal nasional, selain di lakukan survey kondisi (independent marine survey),  ada bagian yang lebih penting lagi yaitu Risk assesment yg di lakukan oleh para ahli di bidangnya. Dari hasil survey kondisi Para ahli di bidangnya bisa memberikan rekomendasi dan masukan, atas dasar keselamatan kapal. misalkan tidak ada atau tidak cukup jumlah sekoci di kapal akan berakibat jika ada kecelakaan kapal, seharusnya para awak, penumpang bisa selamat , namun tidak ada sekoci yg cukup maka jumlah korban menjadi besar. Tiap tiap bagian kapal yang berpotensi membahayakan keselamatan kapal bisa di buat rekomendasi sehingga kapal kapal nasional menjadi sehat. menuju zero accident. 

ASURANSI CREW Selain polis Asuransi perlindungan untuk dana jaminan wreck removal/ penyingkiran bangkai kapal. Seharusnya pemerindah menambahkan Asuransi perlindungan untuk crew kapal terhadap resiko kematian, cacat tetap, sakit, pemulangan jenazah. di karenakan crew kapal adalah bukan karyawan dari pemilik kapal, mereka hanya contract berlayar yg seharusnya ada kewajiban pemilik kapal untuk menjamin Asuransi perlindungan terhadap resiko kerja di laut. biasanya jaminan ini ada di P&I shipowners liability. Pihat terkait bisa meminta konsorsium asuransi menerbitkan tambahan polis WRC + CREW liabiity.  dengan poilis crew onboard of the vessel. siapapun crewnya polis ini tettap menjamin . klaim asuransi merujuk kepada daftar crew list yg di keluarkan syahbandar.