Keputusan Menteri

JUDULTENTANG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP. 705 TAHUN 2014 Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 725 TAHUN 2014 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 74 TAHUN 2004 Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 13 TAHUN 2004 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2004 Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security / ISPS Code)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2004 Rencana Induk Pelabuhan Makassar
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 53 TAHUN 2003 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 2003 Jenis, Struktur Dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Untuk Pelabuhan Laut
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 47 TAHUN 2003 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2003 Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang Pengamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships And Port Facility Security / ISPS Code) Di Wilayah Indonesia
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 2002 Tarif Penumpang Dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 Pengelolaan Pelabuhan Khusus
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2002 Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2002 Penyelenggaraan Pemanduan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2002
Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat barang Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2002 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2002 Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 Tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2002 Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 Tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2001 Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2001 Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 Pedoman Penanganan Bahan / Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran Di Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 9 TAHUN 2000 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Namlea
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2000 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Singkil
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 7 TAHUN 2000 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tobelo
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2000 Batas-Batas daerah Kepentingan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sungai Guntung
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 12 TAHUN 2000 BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MANADO
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 11 TAHUN 2000 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanah Grogot
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 10 TAHUN 2000 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Labuha
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 1999 Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 31 TAHUN 1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1999
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 30 TAHUN 1999 Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 29 TAHUN 1999 Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 1999 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Terminal Peti Kemas di Jebres-Surakarta dan Rambipuji-Jember
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 20 TAHUN 1999 Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 1999 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pare-Pare
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 1999 Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 1996 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia Di Bidang Transportasi Laut
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 4 TAHUN 1999 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ternate
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 1999 Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1997
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 1999 Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 34 TAHUN 1998 Tarif Angkutan Penumnpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Nusantara Dengan Kapal Penumpang
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 31 TAHUN 1998 Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Dan Barang/Hewan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 30 TAHUN 1998 Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM> 64 Tahun 1998 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan, Sebagaimana Telah Diubah Terkahir Ke-VII (Tujuh) Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 tahun 1997
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 27 TAHUN 1998 Pengelolaan Pelabuhan Khusus
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 26 TAHUN 1998 Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 22 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Balikpapan
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 21 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Kapuas
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 20 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalan Bun
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 19 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 18 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Sukamara
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 17 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kuala Langsa
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 16 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau Dan Pelabuhan Bahaur
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 10 TAHUN 1998 Batas-Batas daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Fak-Fak
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 9 TAHUN 1998 Persetujuan Pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri Di daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Teluk Bayur, Guna Menunjang Industri Semen PT. Semen Padang (Persero).
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 8 TAHUN 1998 BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MERAUKE
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 7 TAHUN 1998 BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MANOKWARI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 1998 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhoksemawe I dan Pelabuhan Lhoksemawe II
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 6 TAHUN 1996 KETENTUAN KHUSUS TARIF JASA PENUMPUKAN KOMODITI BAHAN PANGAN IMPORT MILIK BULOK PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK, TANJUNG EMAS DAN TANJUNG PERAK